11 Kesimpulan RDP Pertamina, Patra Niaga dan KPI Dengan Komisi VI DPR

Jakarta, Situsenergi.com

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina, Patra Niaga dan Kilang Pertamina Internasional pada Senin 28 Maret 2022 kemarin.

RDP tersebut kemudian membuahkan 11 rekomendasi DPR yang merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang dialami Pertamina dan Sub Holdingnya saat ini.

Mulai dari kelangkaan solar akibat over kuota, hingga penyesuaian harga BBM Non Subsidi agar sesuai keekonomian dan tidak membebani Pertamina.

Berikut adalah hasil RDP tersebut, yang situsenergi.com berhasil himpun:

1. Komisi VI DPR-RI mendukung kinerja Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM ke seluruh penjuru Indonesia.
2. Komisi VI DPR-RI mendesak pemerintah untuk membayar piutang atas Pertamina untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan.
3. Komisi VI DPR-RI mendukung penyesuaian harga BBM non subsidi uangengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan.
4. Komisi VI DPR-RI meminta pemerintah untuk menambah kuota solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran.
5. Komisi VI DPR-RI meminta adanya peraturan yang lebih jelas dari pemerintah terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi.
6. Komisi VI DPR-RI mendesak agar perintah untuk mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi mekanisme subsidi sepenuhnya.
7. Komisi VI DPR-RI mendesak Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah agarenentukan formula harga Pertalite untuk kemudian diterapkan sesuai dengan rumusan yang berlaku.
8. Komisi VI DPR-RIeminta pemerintah dan Pertamina untuk segera membahas penyesuaian harga BBM subsidi dan non subsidi dikarenakan disparitas harga subsidi dan non subsidi semakin melebar.
9. Komisi VI DPR-RI mendesak Pertamina untuk pembelian FAME untuk keperluan bahan bakar nabati, hendaknya menggunakan skema FOB guna mengoptimalkan aktivitas Pertamina Internasional Shipping.
10. Komisi VI DPR-RI mendorong Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM pada saat Ramadhan dan Mudik Lebaran.
11. Komisi VI DPR-RI meminta Pertamina, Pertamina Patra Niaga dan KPI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lambat 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR-RI. (SNU)